DPM FT UNESA

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik UNESA 2018 telah merilis agenda program kerja edisi bulan September 2018 dari lembaga eksekutif, yaitu BEM FT dan HMJ selingkup FT.

Berikut adalah agenda untuk bulan September 2018 :

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik UNESA 2018 telah menerbitkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya 2018.

SOP ini diinisiasi oleh Komisi Pengawasan DPM FT UNESA 2018 dalam rangka menciptakan prosedur pengawasan PKKMB FT 2018 yang jelas dan baik. Adapun SOP ini mengatur tentang kewenangan DPM FT di PKKMB FT 2018, aturan untuk DPM FT dalam melakukan pengawasan, dan bentuk koordinasi yang dapat dilakukan antar DPM FT dengan MPM.

Berikut adalah SOP Pengawasan PKKMB FT 2018 :

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNESA 2018 telah menerbitkan Undang-Undang MPM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengawasan PKKMB. Undang-undang tersebut akan menjadi landasan hukum bagi MPM dan DPM selingkung UNESA dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan PKKMB 2018.

DPM FT sebagai badan legislatif mahasiswa di tingkat fakultas memiliki kewajiban untuk tunduk pada Undang-Undang MPM Nomor 3 Tahun 2018. DPM FT berkomitmen untuk menjadikan Undang-undang tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap PKKMB 2018 di tingkat fakultas.

Berikut adalah Undang-Undang MPM Nomor 3 Tahun 2018 :

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNESA telah menerbitkan Undang-Undang MPM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengawasan Badan Eksekutif. Undang-undang tersebut akan menjadi landasan hukum bagi MPM dan DPM selingkung UNESA dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap badan eksekutif selingkung UNESA, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM F), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HMP).

DPM FT sebagai badan legislatif mahasiswa di tingkat fakultas memiliki kewajiban untuk tunduk pada Undang-Undang MPM Nomor 2 Tahun 2016. DPM FT berkomitmen untuk menjadikan Undang-undang tersebut sebagai acuan dalam menjalankan fungsi pengawasan di tingkat fakultas.

Berikut adalah Undang-Undang MPM Nomor 2 Tahun 2016 :